Pakar perumahan dan permukiman dari Institut Teknologi Bandung (ITB), Jehansyah Siregar, menyatakan bahwa Hunian vertikal menjadi pilihan perumahan berkelanjutan di lingkungan perkotaan. Pernyataan itu menegaskan posisi hunian bertingkat sebagai alternatif yang relevan dalam menghadapi masalah permukiman kota.
Menurut Jehansyah, pergeseran ke hunian vertikal mencerminkan kebutuhan penataan ruang yang lebih efisien di tengah tekanan urbanisasi. Pandangan ini muncul ketika isu keterbatasan lahan dan kebutuhan akan layanan perkotaan semakin mendesak.
Hunian vertikal sebagai solusi berkelanjutan
Dalam penilaiannya, Jehansyah menggarisbawahi bahwa hunian vertikal menawarkan suatu pendekatan berbeda terhadap penyediaan rumah di kota. Ia melihatnya bukan sekadar pilihan bentuk bangunan, tetapi sebagai strategi dalam mencapai tujuan perumahan yang lebih berkelanjutan.
Pendekatan ini, menurut pakar tersebut, berkaitan dengan upaya mengoptimalkan pemanfaatan ruang dan mengintegrasikan layanan perkotaan. Pernyataan itu menempatkan hunian vertikal dalam kerangka perencanaan yang lebih luas, yang melibatkan konsolidasi fungsi permukiman dan infrastruktur.
Relevansi bagi konteks perkotaan
Jehansyah menilai relevansi hunian vertikal muncul di kota-kota yang menghadapi tekanan lahan dan pertumbuhan penduduk. Dalam konteks tersebut, hunian bertingkat dilihat sebagai salah satu opsi untuk merespon permintaan tempat tinggal tanpa perlu memperluas kawasan berwujud sprawl yang luas.
Bahasan tentang relevansi ini juga mengaitkan hunian vertikal dengan akses terhadap fasilitas dan layanan kota. Menurutnya, pengembangan permukiman vertikal seharusnya mempertimbangkan keterhubungan dengan jaringan layanan, transportasi, serta penyediaan fasilitas sosial agar manfaatnya dapat dirasakan penghuni secara komprehensif.
Tantangan tata kelola dan kebijakan
Jehansyah turut menyoroti bahwa peralihan ke hunian vertikal memerlukan perhatian pada aspek tata kelola dan kebijakan. Pengembangan hunian bertingkat bukan hanya masalah fisik bangunan, melainkan juga pengaturan ruang publik, pengelolaan fasilitas bersama, dan skema kebijakan yang mendukung keberlanjutan permukiman.
Dalam pandangannya, keberhasilan hunian vertikal sebagai solusi berkelanjutan bergantung pada kemampuan aparat perencana dan pemangku kepentingan untuk merancang aturan dan mekanisme pengelolaan yang responsif terhadap kebutuhan penghuni serta karakter kota.
Implikasi perencanaan kota dan pembangunan permukiman
Pernyataan Jehansyah menyiratkan implikasi bagi perencanaan kota, khususnya dalam menyusun kebijakan lahan, zonasi, dan integrasi infrastruktur. Ia menekankan perlunya pendekatan yang holistik agar hunian vertikal dapat berfungsi optimal sebagai bagian dari sistem permukiman kota.
Implikasi tersebut juga menuntut koordinasi antarinstansi terkait, termasuk perencanaan kota, penyedia layanan publik, serta pelaku pengembang. Menurutnya, tanpa sinergi, potensi hunian vertikal untuk menjadi perumahan berkelanjutan sulit terwujud secara nyata di lapangan.
Pernyataan pakar itu menjadi bagian dari diskursus yang lebih luas tentang bagaimana kota-kota merespons dinamika kebutuhan tempat tinggal. Fokus pada hunian vertikal membuka ruang pembahasan baru tentang model penyediaan perumahan yang sejalan dengan tujuan tata ruang dan keberlanjutan perkotaan.
