MoU Penghentian Perang antara Amerika Serikat dan Iran yang difasilitasi Pakistan pada 18 Juni 2026 mendapat sambutan luas dari banyak negara, namun dianggap rentan dan rapuh oleh sejumlah pihak. Sekretaris Jenderal Partai Gelombang Rakyat (Gelora), Mahfuz Sidik, menyatakan kekhawatiran bahwa perjanjian itu belum menjamin perdamaian permanen di kawasan Timur Tengah.
Dalam acara kajian tentang geopolitik dan Timur Tengah bertajuk “Prospek MoU Islamabad: Damai Permanen atau Perang Babak Baru?” pada Jumat malam, Mahfuz menjelaskan sejumlah persoalan substantif yang menurutnya mengancam kelangsungan implementasi MoU tersebut. Ia menyoroti adanya pelanggaran dan dinamika politik yang mengurangi peluang tercapainya perdamaian definitif.
Prospek MoU Penghentian Perang menurut Mahfuz Sidik
Mahfuz mengungkapkan bahwa MoU itu memuat 14 poin inti dan mengatakan bahwa pada pokoknya Amerika Serikat mengakomodasi semua permintaan Iran. Pernyataan itu menimbulkan tanda tanya karena, menurutnya, terjadi upaya Amerika untuk menerima keseluruhan proposal Iran. Ia menilai ada kemungkinan agenda tersembunyi di balik pengambilan sikap AS tersebut.
Lebih lanjut, Mahfuz menyebutkan bahwa beberapa butir dalam MoU menyisakan kontradiksi yang sulit diimplementasikan di lapangan, terutama selama jeda 60 hari penghentian peperangan yang disepakati para pihak. Ia menekankan ambiguitas pada status akhir kesepakatan: apakah MoU akan berlanjut menjadi perjanjian akhir (agreement) atau bahkan traktat resmi, mengingat pada poin ke-14 disyaratkan finalisasi melalui resolusi Dewan Keamanan PBB.
Insiden awal yang mengganggu kelanjutan kesepakatan
Mahfuz merinci tiga peristiwa penting yang terjadi kurang dari 60 hari setelah penandatanganan MoU dan dinilai mengganggu proses perdamaian. Pertama, pada 25 Juni 2026 kapal kargo Everlovely berbendera Singapura dan milik Korea Selatan diserang drone pasukan IRGC Iran setelah melewati Teluk Oman. Menurut keterangan yang dikemukakan Mahfuz, serangan itu terkait protes Iran terhadap inisiatif Organisasi Maritim Internasional untuk mengevakuasi kapal dan awak yang masih tersandera; Iran menegaskan pengaturan keluar kapal harus lewat utara, sementara Everlovely keluar melalui selatan Oman.
Kedua, sehari setelahnya, Pasukan Komando Pusat AS (CENTCOM) melakukan serangan udara yang menargetkan instalasi militer Iran seperti radar dan fasilitas pengendalian drone. Serangan sepihak ini kemudian memicu balasan militer Iran yang mengenai instalasi AS di Bahrain, Irak, dan Kuwait, serta sebuah kapal tanker berbendera Panama bernama KIKU. Ketiga, respons Iran memicu gelombang serangan lanjutan dari CENTCOM ke sejumlah instalasi Iran, yang menurut Mahfuz memperburuk ketegangan di tengah negosiasi lanjutan.
Dinamika politik domestik dan peran Israel
Mahfuz juga menyoroti faktor politik domestik di Amerika Serikat dan peran Israel sebagai faktor pengganggu. Ia menyebut bahwa publik AS mendesak penghentian peperangan tahap kedua dengan Iran dan bahwa tekanan domestik membuat Senat meloloskan Resolusi Kewenangan Perang untuk membatasi kewenangan Presiden Donald Trump melancarkan aksi militer lanjutan terhadap Iran. Namun, Mahfuz berpendapat penandatanganan MoU oleh Trump juga dipengaruhi oleh kebutuhan mengelola situasi politik domestik, sehingga ada kemungkinan perang dapat dipicu kembali demi kepentingan tertentu.
Selain itu, Mahfuz menyebutkan keberatan terbuka dari Israel sejak awal proses perundingan dan menuduh Israel melakukan banyak pelanggaran terhadap kesepakatan paska-MoU, termasuk aktivitas di Lebanon yang menurutnya menimbulkan risiko bagi stabilitas kawasan.
Kerentanan MoU dan implikasi internasional
Menurut Mahfuz, kerentanan MoU tercermin dari kombinasi kontradiksi isi perjanjian, insiden-insiden kekerasan yang terjadi segera setelah penandatanganan, serta dinamika politik di tingkat domestik AS dan tekanan aktor regional seperti Israel. Ia memperingatkan bahwa jika kesepakatan akhir tidak berhasil difinalisasi sesuai mekanisme yang disepakati, konflik di Timur Tengah berisiko berlanjut atau memasuki babak baru yang lebih luas.
Mahfuz menutup paparan dengan menyatakan harapan agar negosiasi lanjutan dapat menghasilkan kesepakatan akhir yang mengikat semua pihak, mengingat implikasi yang luas bagi keamanan global. Namun ia menegaskan bahwa sampai 60 hari jeda berakhir, prospek perdamaian tetap rentan dan sangat bergantung pada kemampuan para pihak mengelola kontradiksi serta menghentikan pelanggaran di lapangan.
