Polemik antara PDIP, Presiden ke-7 Joko Widodo, dan PSI dinilai lebih banyak bernuansa perang simbol politik ketimbang menyentuh persoalan substansial yang dihadapi masyarakat. Menurut pengamat, energi politik yang tersisa seharusnya diprioritaskan untuk menuntaskan persoalan yang berpengaruh langsung pada kehidupan rakyat, khususnya sengkarut investasi di kawasan Rempang-Galang.
Sekretaris Pendiri Indonesian Audit Watch (IAW), Iskandar Sitorus, mengatakan dinamika perdebatan soal safari politik Presiden yang terlihat memakai atribut PSI maupun saling sindir antara PDIP dan PSI adalah bagian wajar dari praktik demokrasi. Namun, ia menegaskan bahwa fokus utama harus kembali kepada penyelesaian Rempang sebagai masalah materil yang menunggu tindakan nyata.
Penyelesaian Rempang sebagai Prioritas
Iskandar menyoroti bahwa perhatian berlebihan pada simbol-simbol politik bisa mengaburkan urgensi penyelesaian Rempang. Ia mengingatkan bahwa rakyat pada akhirnya membutuhkan kepastian solusi terhadap persoalan investasi yang mengemuka, bukan sekadar pertukaran cemoohan atau klaim simbolik antarpartai.
Dalam pandangan Iskandar, upaya politik yang efektif adalah yang mampu mengkristalkan langkah konkret untuk menyelesaikan persoalan teknis dan administratif yang menghambat realisasi investasi di kawasan tersebut. Dengan demikian, dampak nyata bagi masyarakat — baik dari segi ekonomi maupun sosial — dapat segera dirasakan.
Perdebatan Politik: Wajar tapi Menguras Energi
Iskandar menyebut bahwa fenomena saling sindir dan penggunaan atribut politik oleh para pejabat seringkali menjadi instrumen komunikasi politik yang sah. Namun, ketika praktik itu menyita energi politik yang seharusnya dialokasikan untuk memecahkan masalah publik seperti sengkarut investasi di Rempang-Galang, maka ada persoalan prioritas yang perlu dievaluasi.
Ia mengimbau agar para aktor politik menimbang kembali dampak dari konflik simbolik terhadap proses penyusunan kebijakan. Menurutnya, ruang publik harus diarahkan untuk mengawal penyelesaian masalah substantif yang berdampak langsung kepada warga setempat.
Harapan Publik Terhadap Penyelesaian Rempang
Pernyataan Iskandar mencerminkan keresahan publik yang lebih menginginkan penyelesaian perkara konkret ketimbang pertarungan citra. Rakyat, kata dia, berharap agar penyelesaian Rempang menjadi agenda yang dibicarakan secara serius oleh seluruh pihak terkait dan tidak tenggelam dalam perseteruan politik yang bersifat simbolis.
Iskandar juga menekankan pentingnya keterbukaan dan koordinasi antar-pemangku kepentingan untuk mempercepat proses penyelesaian. Ia menyarankan agar dialog teknis dan langkah-langkah administratif menjadi prioritas sehingga persoalan investasi dapat dikelola dengan mempertimbangkan kepentingan sosial dan ekonomi masyarakat setempat.
Tuntutan Aksi Nyata dari Para Pemangku Kepentingan
Menurut pengamat itu, momentum politik yang ada semestinya dimanfaatkan untuk menggalang dukungan dan komitmen lintas pihak dalam rangka menyelesaikan sengkarut investasi di Rempang-Galang. Bukan hanya untuk berkutat pada persoalan simbolik yang sering menyita perhatian media dan publik sesaat.
Iskandar mengingatkan bahwa legitimasi politik juga diuji dari kemampuan memberikan solusi pada persoalan riil. Oleh karena itu, ia meminta partai politik dan pejabat publik untuk menempatkan kepentingan rakyat sebagai acuan utama dalam setiap tindakan politik atau komunikasi publik yang mereka lakukan.
Polemik antara PDIP, Presiden, dan PSI dipandangnya sebagai bagian dari dinamika demokrasi, tetapi bukan alasan untuk menunda atau mengabaikan penyelesaian isu-isu yang membawa dampak langsung kepada masyarakat. Iskandar berharap agar semua pihak dapat mengalihkan fokus dari adu simbol ke langkah-langkah sistemik yang menyentuh akar masalah investasi dan kepastian hukum di kawasan Rempang-Galang.
