Peradi Bersatu menyatakan akan menyurati Mahkamah Agung (MA) untuk meminta peninjauan kembali terkait penangguhan penahanan Roy Suryo. Rencana surat itu disampaikan sebagai langkah lanjutan oleh organisasi dan tim hukum yang terlibat.
Langkah ini dilakukan bersama tim hukum Merah Putih yang disebut-sebut ikut dalam persiapan administratif dan substansi permintaan peninjauan. Kedua pihak menyepakati upaya surat resmi ke MA sebagai jalur yang akan ditempuh.
Peradi Bersatu ajukan surat ke MA
Pernyataan mengenai rencana penyuratan ke MA menegaskan niat untuk meminta peninjauan kembali atas keputusan penangguhan penahanan. Informasi yang disampaikan menekankan tindakan tata usaha berupa pengajuan surat resmi kepada pengadilan tinggi tertinggi itu.
Peran tim hukum Merah Putih
Selain Peradi Bersatu, tim hukum Merah Putih disebut terlibat dalam persiapan pengajuan. Keterlibatan tim hukum ini dipaparkan sebagai bagian dari upaya bersama untuk mengajukan permintaan peninjauan kembali kepada Mahkamah Agung.
Baca juga: Kapolres Magetan Pimpin Sertijab PJU dan Kapolsek, Minta Pejabat Baru Langsung Tancap Gas
Tujuan pengajuan peninjauan kembali
Berdasarkan rencana yang disampaikan, pengajuan tersebut bertujuan meminta MA meninjau ulang keputusan penangguhan penahanan. Pernyataan itu menggambarkan bahwa pihak pengaju menghendaki kajian ulang atas langkah penangguhan yang sedang berlaku.
Proses dan langkah selanjutnya
Informasi yang tersedia menyebutkan bahwa surat akan menjadi instrumen awal pengajuan kepada MA. Detail teknis penyusunan surat, waktu pengiriman, dan kemungkinan respons dari Mahkamah Agung tidak dijelaskan secara rinci dalam pernyataan awal yang diumumkan.
Pihak-pihak yang menyatakan rencana ini belum merilis dokumen resmi pengajuan atau jadwal konkret terkait tindak lanjut setelah penyuratan. Hingga pernyataan rencana disampaikan, belum ada informasi tambahan mengenai langkah hukum lain yang akan dilakukan.
Pernyataan rencana penyuratan ke MA oleh Peradi Bersatu dan tim hukum Merah Putih menjadi perkembangan terbaru yang disampaikan secara terbatas. Publik diharapkan menunggu dokumen resmi atau pernyataan lanjutan dari pihak terkait untuk memperoleh rincian lebih lanjut.
