Partai Gerindra menyampaikan dukungan terhadap rencana penambahan PLBN yang digaungkan Presiden Prabowo Subianto, dengan menekankan pentingnya menjadikan wilayah perbatasan sebagai beranda terdepan Republik Indonesia. Penambahan PLBN disebut perlu tidak hanya sebagai instrumen pertahanan, tetapi juga sebagai pendorong pembangunan dan layanan bagi masyarakat di garis depan negara.
Wakil Ketua Komisi II DPR sekaligus Juru Bicara Partai Gerindra, Bahtra Banong, menegaskan bahwa urgensi pembangunan PLBN melampaui sekadar aspek keamanan. Menurutnya, fokus pembangunan harus menyeluruh agar fasilitas perbatasan membawa manfaat nyata bagi kesejahteraan dan pelayanan publik di daerah perbatasan, termasuk rencana penambahan PLBN di kawasan Kalimantan dan Papua.
Penambahan PLBN: Lebih dari Sekadar Pertahanan
Bahtra Banong menegaskan bahwa “urgensi pembangunan PLBN jauh melampaui aspek pertahanan dan keamanan.” Pernyataan ini menyoroti pandangan partai bahwa keberadaan pos lintas batas negara haruslah multiperan: menjaga kedaulatan sekaligus membuka peluang ekonomi dan sosial bagi masyarakat setempat. Dalam konteks itu, Penambahan PLBN tidak boleh dilihat hanya dari kacamata militer atau pengamanan semata.
Dalam penjelasan yang disampaikan, pembangunan PLBN idealnya dilengkapi dengan infrastruktur penunjang seperti fasilitas layanan publik, kawasan perdagangan, serta akses transportasi yang memadai. Upaya ini diharapkan membuka ruang bagi aktivitas ekonomi lokal yang lebih produktif dan mengurangi ketimpangan pelayanan antara pusat dan wilayah perbatasan.
Fokus pada Kalimantan dan Papua
Rencana pemerintah untuk menambah PLBN menyasar kawasan Kalimantan dan Papua, dua wilayah yang selama ini menjadi perhatian khusus terkait kondisi perbatasan. Penempatan PLBN di kedua kawasan tersebut dianggap strategis karena keduanya memiliki karakteristik geografis dan kebutuhan pembangunan yang berbeda, sehingga pendekatan penataan dan fasilitas juga perlu disesuaikan.
Gerindra menilai penataan kawasan perbatasan di Kalimantan dan Papua harus dilakukan secara terpadu, dengan melibatkan berbagai kementerian dan pemerintah daerah. Penambahan PLBN di harapkan tidak hanya memperkuat fungsi pengawasan perbatasan, tetapi juga memfasilitasi arus barang dan orang secara resmi yang berdampak positif terhadap kesejahteraan masyarakat lokal.
Peran PLBN sebagai Motor Kesejahteraan
Pembangunan PLBN menurut pandangan yang disampaikan Gerindra merupakan upaya strategis untuk menjadikan perbatasan sebagai motor penggerak kesejahteraan. Dengan hadirnya fasilitas yang memadai, masyarakat di daerah perbatasan diharapkan memperoleh akses layanan administrasi, kesehatan, pendidikan, dan peluang ekonomi yang lebih baik.
Bahtra menekankan bahwa PLBN harus mampu memberikan efek berganda: memperkuat kedaulatan sekaligus meningkatkan kualitas hidup warga. Oleh karena itu, pendekatan yang komprehensif diperlukan agar investasi infrastruktur di perbatasan tidak berhenti pada bangunan semata, tetapi juga berkelanjutan dalam hal pemanfaatan dan pengelolaan layanan publik.
Sinergi Pemerintah dan Daerah
Dalam wacana penambahan PLBN, Gerindra mendorong adanya sinergi antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah setempat. Koordinasi yang baik dinilai penting agar perencanaan PLBN sesuai dengan kebutuhan riil masyarakat di lapangan dan meminimalkan potensi pemborosan sumber daya. Pendekatan partisipatif juga dianggap perlu agar masyarakat setempat dapat menjadi bagian dari proses pembangunan dan pemanfaatan fasilitas baru.
Selain aspek teknis pembangunan, Gerindra juga menyoroti perlunya rencana operasional yang jelas, termasuk penyediaan sumber daya manusia, pembinaan ekonomi lokal, serta mekanisme pengelolaan lintas batas yang efisien. Hal ini dimaksudkan agar fungsi PLBN dapat berjalan optimal sebagai gerbang resmi negara sekaligus pusat aktivitas ekonomi di kawasan perbatasan.
Tinjauan Kedaulatan dan Pelayanan Publik
Menjaga kedaulatan tetap menjadi aspek utama dalam setiap kebijakan yang berkaitan dengan perbatasan, namun Gerindra mengingatkan bahwa aspek pelayanan publik harus mendapat porsi yang sama. Menurut partai, keberadaan PLBN yang berfungsi ganda akan memperkuat legitimasi negara di wilayah perbatasan serta memperkecil kesenjangan sosial-ekonomi yang selama ini kerap terjadi.
Menutup pernyataannya, Bahtra Banong menekankan bahwa upaya penguatan perbatasan melalui penambahan PLBN harus dilaksanakan dengan perencanaan matang dan komitmen jangka panjang. Dengan demikian, tujuan menjadikan perbatasan sebagai beranda terdepan negara bukan sekadar slogan, melainkan arah kebijakan yang membawa manfaat nyata bagi masyarakat dan memperkokoh kedaulatan nasional.
